Rabu, 08 Mei 2013

SISTEM PEMERINTAHAN SAMA DENGAN SISTEM PEMERINTAHAN DI INDONESIA

A.    Sistem Pemerintahan Brazil
Brazil adalah sebuah negara terbesar yang terletak di benua Amerika Selatan. Sebagai negara bekas jajahan Portugal, Brazil banyak mengadopsi budaya serta karakter dari negara Portugal, termasuk bahasa resmi nasional Brazil juga menggunakan Bahasa Portugis walaupun negara-negara di sekitar Brazil menggunakan bahasa Spanyol sebagai bahasa resminya.

Nama Brazil sendiri berasal dari nama sebuah kayu lokal yang hanya tumbuh di negara itu, yaitu Kayu Brasil. Sebagai negara yang berpenduduk paling banyak di wilayah Amerika Selatan, Brazil juga terkenal sebagai penghasil kopi terbesar di dunia.

Mengenai sistem pemerintahan di Brazil, saat ini Brazil menganut sistem pemerintahan Republik. Sebuah sistem pemerintahan yang sama seperti Sistem pemerintahan di Indonesia. Walaupun sebenarnya setelah mendapat kemerdekaan dari Portugis pada 7 September 1822 Brazil telah menganut sistem pemerintahan monarki, sebuah sistem pemerintahan yang berdasarkan sistem pemerintahan kerajaan.

Karena menganut sistem pemerintahan Republik, maka kepala pemerintahan dan kepala negara ada di tangan Presiden. Berbeda dengan Indonesia yang masa jabatan presiden selama 5th dalam satu periode, di Brazil masa jabatan presiden hanya selama 4th dalam satu periode pemerintahan.

Mengenai parlemen yang berfungsi sebagai pengontrol kinerja pemerintah serta sebagai perwakilan rakyat Brazil dalam pemerintahan, Brazil memiliki Kongres Nasional atau semacam MPR-DPR di Indonesia. Kongres ini dibedakan menjadi 2 atau yang lebih populer dengan istilah BIKAMERAL atau parlemen dua kamar, yang terdiri dari Senat Federal dengan 81 kursi dan Câmara dos Deputados dengan 513 kursi. Masa jabatan anggota senat federal dan Câmara dos Deputados berbeda-beda.

Seperti halnya di Indonesia, Presiden Brazil mempunyai kekuasaan eksekutif yang sangat besar. Selain memegang kekuasaan pemerintahan, Presiden Brazil juga berhak untuk menunjuk dan membentuk kabinet yang akan membantu dan mendukung presiden dalam menjalankan pemerintahannya.

Sistem Pemerintahan Presidensial
Sistem ini atau disebut juga dengan sistem kongresional, merupakan sistem pemerintahan negara republik di mana kekuasan eksekutif dipilih melalui pemilu dan terpisah dengan kekuasan legislatif. Dalam sistem ini, presiden memiliki posisi yang relatif kuat dan tidak dapat dijatuhkan karena rendah subjektif seperti rendahnya dukungan politik. Namun masih ada mekanisme untuk mengontrol presiden. Jika presiden melakukan pelanggaran konstitusi, pengkhianatan terhadap negara, dan terlibat masalah kriminal, , posisi presiden bisa dijatuhkan. Bila ia diberhentikan karena pelanggaran-pelanggaran tertentu, biasanya seorang wakil presiden akan menggantikan posisinya.

 Dalam ini, kedudukan eksekutif tak tergantung pada badan perwakilan rakyat. Dasar hukum dari kekuasaan eksekutif dikembalikan kepada pemilihan rakyat. Para menteri bertanggung jawab pada presiden dan tidak bertanggung jawab kepada parlemen, serta tidak dapat diberhentikan oleh parlemen.
 Pelaksanaan kekuasaan kehakiman menjadi tanggung jawab Supreme Court (Mahkamah Agung), dan kekuasaan legislatif berada di tangan DPR atau Kongres (Senat dan Parlemen di Amerika). Dalam Praktiknya, sistem presidensial menerapkan teori Trias Politika Montesquieu secara murni melalui pemisahan kekuasaan (Separation of Power). Contohnya adalah Amerika dengan Chek and Balance. Sedangkan yang diterapkan di Indonesia adalah pembagian kekuasaan (Distribution of Power).

bentuk kedaulatan : republik
bentuk negara : union, (kesatuan)
bentuk pemerintahan : presidensial
Sistem Pemerintahan : Republik

B.    Sistem Pemerintahan Amerika Serikat

           Negara Amerika Serikat adalah suatu negara federasi/serikat yang memiliki 50 negara bagian dengan pusatnya Washington D.C yang berbentuk  republic .Sedangkan  sistem pemerintahan yang dianut adalah Sistem Pemerintahan Presidensial, sehingga presiden disamping sebagai pemegang kekuasaan sebagai kepala pemerintahan juga sekaligus sebagai kepala negara.
       
 Adaya pemisahan kekuasaan yang tegas antara eksekutif, legislatif dan yudikatif yang biasa disebut dengan “Separation of Power Teory” yang diilhami ajaran Trias Politika dari Montesquieu yang mengajarkan bahwa kekuasaan dalam sustu negara harus dipisahkan dalam 3(tiga) kekuasaan yaitu :
a.legislatief    : kekuasaan yang membuat Undang-Undang
b.Eksekutif    : kekuasaan yang menjalankan Undang-Undang
c.Yudikatif    : kekuasaan yang mengawasi jalannya UU dan menjatuhkan sanksi bagi pelanggar UU
hal ini  dilakukan dalam rangka agar tercipta adanya check and balance sehingga tidak ada kekuasaan yang terlalu dominan.

 Kekuasaan eksekutif dipegang oleh Presiden yang dipilih oleh rakyat. Presiden berkedudukan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Presiden dan wapres dipilih melalui Pemilu, sehingga tidak bertanggung jawab pada Kongres.tetapi jika presiden dinyatakan melakukan kejahatan dan pelanggran berat(high crimmines and misdemeasnors),yaitu kegiatan melawan negara seperti :penghianatan,korupsi besar ,dll maka presiden bisa dipecat (impeachment)

•             Kekuasaan legislatif berada pada parlemen yang disebut Konggres(congress). Konggres terdiri dari 2 kamar, yakni Senat dan House of Representatif. Anggota Senat(perwakilan negara bagian) perwakilan tiap tiap negara bagian masing-masing 2. jadi ada 100 senator. Sedangkan House of Representatif (DPR) ditentukan berdasarkan jumlah penduduk.
•         Kekuasaan yudikatif berada pada Mahkamah Agung (Supreme of Court) yang  bebas dan merdeka, tidak bisa dipengaruhi oleh kekuasaan lainnya.
        Sistem kepartaian menganut sistem dwipartai. Ada dua partai yang dominan di Amerika Serikat, yakni Partai Demokrat dan Republik.
        Sistem Pemilu menggunakan sistem distrik.

C.    Sistem Pemerintahan Pakistan
       Suatu sistem pemerintahan presidensil dengan badan esekutif yang kuat. Penerapan sistem presidensil tersebut, didasarkan atas UUD tahun 1962. Menurut UUD tersebut, badan eksekutif terdiri atas presiden yang beragama islam beserta menteri-menteri. Para menteri adalah pembantu presiden yang tidak boleh merangkap anggota legislatif. Presiden mempunyai wewenang untuk menjatuhkan veto atas rancangan UU yang telah diterima oleh badan legislatif. Namun veto dapat dibatalkan , jika rancangan UU tersebut diterima oleh mayoritas 2/3 suara.

Presiden menjalankan pemerintahan bersama dengan perdana menteri. Ada pembagian tugas antara presiden yang mengelola urusan luar negeri dan perdana menteri yang mengurus persoalan dalam negeri.
Pakistan mempunyai empat wilayah federal ( Balochitan, Nort-West Frontier Province (NWFP), Punjab dan Sindh), Territorial Utama (Islamabad) dan tiga area federasi suku (Federally Administered Tribal Areas, Azad Kashmir dan area Northern.

Setiap provinsi mempunyai sistem pemerintahan yang sama, dan setiap provinsi mempunyai kepala pemerintahan masing masing yang dapat dipilih secara langsung dalam sebuah  rapat provinsi dan nantinya dapat menjadi perdana menteri. Pemerintah tiap provinsi ditetapkan oleh Presiden.

Sistem presidensil merupakan sistem pemerintahan di mana kepala pemerintahan dipegang oleh presiden (yang merupakan kekuasaan nominal) dan memegang kekuasaan politik. Presiden sebagai kepala eksekutif tidak bertanggung jawab kepada parlemen (legislatif). Presiden dipilih bukan oleh parlemen, tetapi dipilih secara langsung oleh pemilih (rakyat), presiden bukan merupakan bagian parlemen, dia tidak dapat diberhentikan dari jabatannya oleh parlemen,dan presiden tidak dapat membubarkan parlemen dan mengadakan pemilihan umum. Namun apabila presiden membubarkan badan legislatif, presiden juga harus mengundurkan diri dalam waktu empat bulan dan mengadakan pemilihan umum baru. Sistem presidensil disebut juga dengan istilah “The Presidensial Type of Government” atau Non Parliamentary System”.
Dalam keadaan darurat, presiden berhak mengeluarkan ordinansi yang harus diajukan pada badan legislatif kalau melanggar UUD dalam hal berkelakuan buruk, dengan ¾ jumlah suara legislatif. Sekarang negera Pakistan kembali ke sistem parlementer.

D.    Sistem Pemerintahan Cina
Cina adalah negara kepulauan yang sistem pemerintahannya berbentuk republik yang dipimpin oleh presiden. Cina mempunyai kekuasaan atas 4 cabang (Yuan) yaitu Yuan Eksekutif, Yuan Perwakilan, Yuan Kehakiman dan Yuan Pengawas. Presiden melantik anggota Yuan Eksekutif sebagai anggota kabinetnya termasuk Perdana Menteri yang bertanggungjawab terhadap polisi dan pengendalian ketertiban.

Badan utama perwakilan merupakan Dewan Perwakilan Rakyat dengan 225 kursi dimana 168 darinya diisi oleh anggota hasil pemilu. Sisanya dibagikan secara proporsional antara keseluruhan yang diterima partai (41 kursi), wilayah seberang lautan 8 kursi) dan kursi khusus penduduk asli Taiwan (8 kursi). Para anggota dewan ini memiliki masa jabatan 3 tahun. Pada awalnya Dewan Konstituante Nasional, sebagai badan konstitusi dan wakil rakyat umumnya, mempunyai sedikit kekuasaan legislatif, akan tetapi dewan ini telah dihapuskan pada tahun 2005 dan kekuasaan untuk merancang konstitusi diserahkan kepada Yuan Perwakilan dan pemilih dari kalangan rakyat.

Cina memiliki beberapa kebijakan lain yang sangat ketat, yaitu memberantas korupsi tanpa kenal ampun. Tahun-tahun belakangan  ini lebih dari 3.000 pejabat Tiongkok telah dihukum karena menerima suap dan berbagai kesalahan lain, sebagian terkait paket stimulus Beijing sebesar 586 miliar dolar. Tindak korupsi itu terjadi antara Oktober 2009 hingga April tahun ini, dengan salah satu kasus terburuk melibatkan seorang pejabat yang menerima suap senilai 3,2 juta dolar, demikian kata Kementerian Pengawasan Cina.

Contoh kebijakan pemerintah Cina yang lain adalah mengembangkan industri informasi dan elektronik yang menguasai pasar dunia yang melejitkan pertumbuhan ekonomi. Pemerintah Cina yang berideologi komunis telah berhasil mengadopsi semangat liberalisasi ekonomi Barat dengan tepat, dengan tetap mempertahankan ideologi politik dan budayanya. Pertumbuhan perusahaan industri dan manufaktur yang luar biasa dengan menyerap modal dari dalam dan luar negeri tidak hanya meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional Cina tapi juga menyerap tenaga kerja yang luar biasa.

Salah satunya adalah industri informasi dan elektronik yang berkembang pesat selama 20 tahun terakhir sejak liberalisasi ekonomi di bawah kebijakan strategis nasional yang mempercepat informatisasi perkembangannya. Pada tahun 2005, sektor informasi dan elektronik Cina mengangkat 16,6% pertumbuhan ekonomi negara dan memberi nilai tambah 7% dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB).

Cina dengan nama lengkap Republik Rakyat Cina (people’s Republic of Cina) merupakan negara terbesar di daratan Asia yang masih bertahan dengan sistem komunis. Dalam bidang politik, Cina menerapkan sistem komunis dengan kontrol yang ketat terhadap warganya. Dalam bidang ekonomi, Cina menerapkan sistem ekonomi pasar. Produk-produk Cina sekarang ini banyak yang membanjiri pasaran dunia.

Pokok-pokok sistem pemerintahan di Cina adalah :
a. Bentuk negara adalah kesatuan yang terdiri atas 23 provinsi

b. Bentuk pemerintahan adalah republik dengan sistem demokrasi komunis

c. Kepala negara adalah presiden, sedangkan kepala pemerintahan adalah perdana menteri.

d. Presiden dipilih oleh Kongres Rakyat Nasional untuk masa jabatan 5 tahun (biasanya merangkap sebagai Ketua Partai). Sedangkan untuk jabatan Perdana menteri (Sekretaris Jenderal Partai) diusulkan oleh presiden dengan persetujuan Kongres Rakyat Nasional
Menggunakan sistem unikameral, yaitu Kongres Rakyat Nasional (National People’s Congress or Quanguo Renmin Daibiao Dahui) dengan jumlah 2.979 orang. Anggotanya merupakan perwakilan dari wilayah, daerah, kota dan provinsi untuk masa jabatan 5 tahun. Badan ini memiliki kekuasaan penting di Cina dengan anggotanya dari orang-orang partai komunis.

e. Lembaga negara tertinggi adalah Konggres Rakyat Nasional yang bertindak sebagai badan legislatif (biasanya didominasi oleh Partai Komunis Cina).
 f. Kekuasaan yudikatif (Badan kehakiman) terdiri atas Supreme Peoples Court, Local Peoples Courts dan Special Peoples Courts. Kekuasaan yudikatif dijalankan secara bertingkat kaku oleh Pengadilan Rakyat di bawah pimpinan Mahkamah Agung Cina

E.    Sistem Pemerintahan Filifina
Filipina merupakan negara kepulauan yang sistem pemerintahannya berbentuk republik. Negara Filipina berbatasan dengan negara Indonesia dan negara Malaysia. Pada abad ke-16, Filipina masih berbentuk kerajaan yang terpengaruh sedikit kultur India yang bercorak Islam. Filipina pernah menjadi propinsi Spanyol tahun yaitu pada tahun 1565-1821. Lalu  pada tahun 1935 Filipina dikuasai oleh Amerika dan menjadi sebuah persemakmuran di bawah Amerika Serikat. Pada perang dunia II Filipina dikuasai oleh Jepang, baru pada 4 Juli 1946 Filipina menjadi negara merdeka.

Karena sistem pemerintah Filipina menganut sistem republik maka pemerintahan ini dipegang oleh presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan.  Presiden dipilih dalam pemilu untuk masa jabatan 6 tahun, dan memilih dan mengepalai kabine. Dewan Legislatif Filipina mempunyai dua kamar yaitu Kongres terdiri dari Senat dan Dewan Perwakilan, anggota keduanya dipilih oleh pemilu. Ada 24 senator yang menjabat selama 6 tahun di Senat, sedangkan Dewan Perwakilan terdiri dari tidak lebih dari 250 anggota kongres yang melayani selama 3 tahun. Cabang yudikatif pemerintah dikepalai oleh Makhamah Agung, yang memiliki seorang Ketua Makhamah Agung sebagai kepalanya dan 14 Hakim Agung, semuanya ditunjuk oleh Presiden.

Sistem Pemerintahan Presidensial
Sistem ini atau disebut juga dengan sistem kongresional, merupakan sistem pemerintahan negara republik di mana kekuasan eksekutif dipilih melalui pemilu dan terpisah dengan kekuasan legislatif. Dalam sistem ini, presiden memiliki posisi yang relatif kuat dan tidak dapat dijatuhkan karena rendah subjektif seperti rendahnya dukungan politik. Namun masih ada mekanisme untuk mengontrol presiden. Jika presiden melakukan pelanggaran konstitusi, pengkhianatan terhadap negara, dan terlibat masalah kriminal posisi presiden bisa dijatuhkan. Bila ia diberhentikan karena pelanggaran-pelanggaran tertentu, biasanya seorang wakil presiden akan menggantikan posisinya.

Dalam ini, kedudukan eksekutif tak tergantung pada badan perwakilan rakyat. Dasar hukum dari kekuasaan eksekutif dikembalikan kepada pemilihan rakyat. Para menteri bertanggung jawab pada presiden dan tidak bertanggung jawab kepada parlemen, serta tidak dapat diberhentikan oleh parlemen.
Pelaksanaan kekuasaan kehakiman menjadi tanggung jawab Supreme Court (Mahkamah Agung), dan kekuasaan legislatif berada di tangan DPR atau Kongres (Senat dan Parlemen di Amerika). Dalam Praktiknya, sistem presidensial menerapkan teori Trias Politika Montesquieu secara murni melalui pemisahan kekuasaan (Separation of Power). Contohnya adalah Amerika dengan Chek and Balance. Sedangkan yang diterapkan di Indonesia adalah pembagian kekuasaan (Distribution of Power).
Model ini dianut oleh Amerika Serikat, Filipina, Indonesia dan sebagian besar negara-negara Amerika Latin dan Amerika Tengah.

bentuk kedaulatan :  Republik, bentuk Negara : Union (kesatuan), bentuk pemerintahan : Republik, Sistem pemerintahan : Republik

F.    Sistem Pemerintahan Perancis
Negara Perancis saat ini (terkenal dengan istilah Republik Kelima) merupakan sebuah negara Republik dan berbentuk negara kesatuan. Perancis menganut sistem pemerintahan semi presidensiil. Mengapa disebut semi Presidensiil? Ini dikarenakan  dalam menjalankan roda pemerintahan, Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan dibantu oleh seorang Perdana Menteri. Hal ini berbeda dengan sistem pemerintahan yang presidensiil secara murni dimana Presiden hanya menjalankan pemerintahan seorang diri dengan hanya dibantu kabinet.

Untuk urusan legislatif, Perancis menggunakan sistem parlemen 2 pintu (bikameral) yang terdiri dari National Assembly (sidang Nasional) dan Senat Tidak Berpendapat (Perliament Sovereignity). Hal ini berbeda dengan Indonesia yang mempunyai sistem legislatif trikameral (3 pintu)  yang terdiri dari MPR, DPR, dan DPRD. Di Perancis, parlemen dapat membubarkan kabinet sehingga pihak mayoritas menjadi penentu pilihan pemerintah. Walaupun demikian, Presiden tidak dipilih oleh parlemen tetapi dipilih secara electoral college yang terdiri dari wakil-wakil daerah / kota.

Dalam menjalankan sistem pemerintahan di perancis, kabinet yang anggotanya terdiri dari dewan - dewan menteri berada dibawah kepemimpinan Perdana Menteri. Sedangkan Presiden bersama dengan Sidang Nasional dan Parliement Sovereignity  akan mengangkat Dewan Konstitusi. Dewan Konstitusi ini anggotanya terdiri dari 9 orang yang tugas utamanya adalah mengawasi ketertiban dalam proses pemilihan presiden dan parlemen serta mengawasi pelaksanaan referendum.

Konstitusi yang dianut oleh Negara Perancis adalah konstitusi tertulis. Namun bila dibandingkan dengan negara-negara yang lain, konstitusi Perancis ini lebih regid (lebih kaku). Terjadi pemisahan kekuasaan yang jelas antara legislatif yang ada di tangan parlemen, Eksekutif di tangan Presiden, dan Yudicial di tangan badan kehakiman. Mengenai Badan Kehakiman, para hakim ini diangkat oleh eksekutif dan terbagi menjadi dua. Yaitu Peradilan Kasasi (Court of Casation) dan Peradilan Hukum Administrasi. Dalam perkara-perkara yang rumit dan berat, penanganannya akan dilakukan oleh Tribunal des Conflits.

Diktatorisme adalah sebuah paham yang artinya diambil dari kata "diktator" artinya orang yang memerintah suatu negara/pemerintahan dengan hak-hak dan kekuasaan absolut dan -isme yang berarti sebuah pemahaman maka disimpulkan diktatorisme adalah sebuah paham yang dianut oleh suatu negara untuk dipimpin oleh seorang pemimpin otoriter yang mempunyai hak dan kewajiban absolut. Adapun diktatorisme cenderung lebih banyak dipraktikkan di negara-negara Eropa seperti Jerman, Polandia, Perancis, dan Italia.
Sistem pemerintahan: Parlementer, Bentuk pemerintrahan: Republik konstitusional, bentuk negara: kesatuan.

G.    Sistem Pemerintahan Rusia
Rusia adalah sebuah negara yang membentang dengan luas di sebelah timur Eropa dan utara Asia. Dahulu Rusia pernah menjadi negara terbesar di Uni Soviet. Pada mulanya system pemerintahan negara Rusia berbentuk kerajaan/kekaisaran dengan seorang Tsar atau kaisar sebagai kepala negara. Sebagian besar kaisar memerintah dengan bersifat otoriter dan bertindak sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Hal ini menyebabkan industrialisasinya berkembang pesat. Kemajuan industri menyebabkan berkembangnya gerakan sosialisme di Rusia. Akibatnya Tsar Nicholas II menjadi korban dari gerakan sosialisme. Pada tahun 1917, Tsar Nicholas II diturunkan dari tahta kerajaannya dan dibuang ke Serbia.

Pada saat Revolusi Rusia tahun 1905 memunculkan beberapa akibat yaitu adanya perubahan agraria dari Menteri Stolypin dan dibentuknya Dewan Perwakilan Rakyat (Duma). Rusia merupakan negara federal yang memiliki berbagai macam etnis, setelah keruntuhan Uni Soviet, Rusia mengalami masalah separatisme. Ada beberapa kelompok etnis yang ingin memisahkan diri dan mengakibatkan krisis berlarut-larut.
Sistem pemerintahan Rusia dipegang oleh presiden yang berpusat di Kremlin serta perdana menteri yang bertanggung jawab terhadap parlemen namun dengan peranan yang terbatas dibandingkan dengan Presiden. Presiden yang pernah memimpin Rusia adalah Boris Yeltsin (1991-2000), Vladimir Putin (2000-2008) dan Dmitry Medvedev (2008-sekarang).

Saat ini masalah dan tantangan terberat utama pemerintah adalah serangan terorisme. Kawasan Kaukasus dikenal sebagai markas pemberontak Chechen yang sering melakukan serangan teror. Kabar yang menyebutkan beredarnya video pemimpin pemberontak yang bersumpah akan menjadikan Rusia penuh air mata dan darah pada membuat rakyat merasa tidak nyaman. Pemerintah Rusia menanggapi ancaman ini dengan serius menyusul ledakan di bandara Domodedovo, 24 Januari 2011, yang menewaskan 36 orang.
. Ciri – ciri pemerintahan Rusia :
   1. Bentuk negara federasi
   2. Bentuk pemerintahanya republik
   3. Pemerintahan Diktator karena menganut sistem 1 partai
   4. Kekuasaan totaliter
   5. Hak asasi warga negara tdk terjamin
   6. Sistem ekonomi Etatisme
   7. Ideologi Marxist-LeniLeninist
   8. Politik pemerintahanya tertutup

H.    Sistem Pemerintahan Korea Selatan
Korea Selatan menganut sistem pemerintahan Presidensial campuran.Berdasarkan UUD 1987, kedudukan Presiden selain sebagai Kepala Negarasekaligus Kepala Pemerintahan serta Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata.Dalam melaksanakan pemerintahan, Presiden dibantu oleh Perdana Menteri (PM)dan Dewan Negara (State Council) yang lazim disebut Kabinet.

Kabinet diketuaioleh Presiden dan PM sebagai Wakilnya. Presiden dipilih oleh rakyat secaralangsung untuk masa jabatan 5 tahun dan hanya untuk satu periode saja (tidak dapatdipilih kembali).PM ditunjuk/diangkat oleh Presiden dengan persetujuan Majelis Nasional(MN), sedangkan Wakil PM ditunjuk/diangkat oleh Presiden dengan rekomendasiPM. PM mempunyai fungsi mewakili tugas-tugas Presiden bilamana berhalangandan bertugas membantu Presiden serta mengarahkan para menteri kabinet sesuai petunjuk Presiden.

PM dapat memberikan rekomendasi kepada Presiden dalam pengangkatan menteri dalam kabinet.ParlemenMajelis Nasional (MN) merupakan badan pemegang kekuasaan legislatif satu-satunya di Korsel, sesuai dengan sistem satu kamar (unikameral) yangdijalankannya. MN dipimpin oleh seorang Ketua dan 2 orang Wakil Ketua yangdipilih oleh para anggota MN.

Sesuai dengan UUD 1987, anggota MN tidak bolehkurang dari 200 orang. Sejak terbentuknya Republik Korea tahun 1948, MN yangsedang berjalan saat ini adalah yang ke-18 sebagai hasil Pemilu tanggal 9 April2008 yang terdiri dari 299 kursi.Pemilu untuk memilih anggota MN diadakan setiap 4 tahun sekali di seluruh226 daerah pemilihan (electoral district), ditambah dengan 46 kursi tambahan(additional Seat) yang dibagikan kepada partai politik dalam proporsi suara yangdiperoleh.

Namun pada tanggal 9 Maret 2004, MN menyetujui untuk menambah jumlah wakil yang dipilih berdasar daerah pemilihan (electoral district) menjadi 242 dan proporsional menjadi 57 kursi pada Pemilu 15 April 2004 (MN ke-17). Dengandemikian, jumlah keseluruhan jumlah anggota MN ke-17 menjadi 299 kursi.Pada Pemilu legislatif 9 April 2008, dari 299 kursi parlemen sebanyak 245kursi diperebutkan melalui pemilihan langsung (direct voting) di seluruh daerah pemilihan. Sedangkan 54 kursi yang tersisa diperebutkan melalui sistem perwakilansecara proposional. Pemilih dapat memberikan dua suara: satu untuk calon daridaerah pemilihan mereka dan satu lagi untuk parpol yang dipilihnya

I.    Sistem Pemerintahan Korea Utara
Korea Utara, secara resmi disebut Republik Demokratik Rakyat Korea adalah sebuah negara di Asia Timur, yang meliputi sebagian utara Semenanjung Korea. Ibu kota dan kota terbesarnya adalah Pyongyang. Zona Demiliterisasi Korea menjadi batas antara Korea Utara dan Korea Selatan.
Semenanjung Korea diperintah oleh Kekaisaran Korea hingga dianeksasi oleh Jepang setelah Perang Rusia-Jepang tahun 1905. Setelah kekalahan Jepang pada Perang Dunia II, Korea dibagi menjadi wilayah pendudukan Soviet dan Amerika Serikat. Korea Utara menolak ikut serta dalam pemilihan umum yang diawasi PBB yang diselenggarakan di selatan pada 1948, yang mengarah kepada pembentukan dua pemerintahan Korea yang terpisah oleh zone demiliterisasi. Baik Korea Utara maupun Korea Selatan kedua-duanya mengklaim kedaulatan di atas seluruh semenanjung, yang berujung kepada Perang Korea tahun 1950.

Korea Utara termasuk dalam negara satu-partai di bawah front penyatuan yang dipimpin oleh Partai Buruh Korea. Pemerintahan negara mengikuti ideologi Juche, yang digagas oleh Kim Il-sung, mantan pemimpin negara ini. Juche menjadi ideologi resmi negara ketika negara ini mengadopsi konstitusi baru pada 1972, kendati Kim Il-sung telah menggunakannya untuk membentuk kebijakan sejak sekurang-kurangnya awal tahun 1955. Sementara resminya sebagai republik sosialis, Korea Utara dipandang oleh sebagian besar negara sebagai negara kediktatoran totaliterstalinis. Pemimpin saat ini adalah Kim Jong-il, anak laki-laki dari Presiden Abadi Kim Il-sun.

Korea Utara adalah negara yang menyatakan secara sepihak sebagai negara Juche (percaya dan bergantung kepada kekuatan sendiri).Pemujaan kepribadian terhadap Kim Il-sung dan Kim Jong-il dilakukan secara terorganisir. Setelah mangkatnya Kim Il-sung pada 1994, ia tidak digantikan melainkan memperoleh gelar "Presiden Abadi", dan dikuburkan di Istana Memorial Kumsusan di Pyongyang pusat.
Meskipun kedudukan presiden dipegang oleh Kim Il-sung yang telah meninggal, kepala negara de facto adalah Kim Jong-il, yang kini menjabat sebagai Ketua Komisi Pertahanan Nasional Korea Utara. Badan legislatif Korea Utara adalah Majelis Tertinggi Rakyat, kini diketuai oleh Kim Yong-nam. Tokoh pemerintahan senior lainnya adalah Kepala Pemerintahan Kim Yong-il.

Korea Utara adalah negara yang menganut sistem satu partai. Partai yang memerintah adalahFront Demokratik untuk Reunifikasi Tanah Air, sebuah koalisi Partai Buruh Korea dan dua partai kecil lainnya, Partai Demokratik Sosial Korea dan Partai Chongu Chondois. Partai-partai ini mengajukan semua calon untuk menempati posisi pemerintahan dan memegang semua kursi di Majelis Tertinggi Rakyat

J.    Sistem Pemerintahan Iran

1.    Ideologi
Ideologi negara berdasarkan kepada Agama Islam Madzhab Shiah Imam 12 (Ja’fari). Untuk melaksanakan prinsip ini maka diciptakan sistem Velayat-e Faqih (Supremasi kaum ulama) di mana seorang pemimpin agama memiliki hak untuk memberikan fatwa keagamaan dan sekaligus memegang kekuasaan tertinggi dalam masalah ketatanegaraan.

Marja-e Taqlid (ulama senior) memiliki wewenang untuk memberikan fatwa hukum kepada masa penganut ajarannya yang tersebar di berbagai wilayah. Jumlah Marja-e Taqlid di Iran sebanyak 8 orang. Tetapi Imam Khomeini yang merupakan Pemimpin Revolusi Islam Iran 1979 kemudian dikukuhkan dalam Konstitusi sebagai Ayatollah Uzma yang berkedudukan sebagai Rahbar yang berkuasa di bidang politik sekaligus bidang keagamaan (sebagai Marja-e Taqlid).

Agama resmi Negara adalah Islam beraliran Ja’fari (Shiah Imam ke 12). Aliran Islam lainnya yang bermadzhab Syafi’I, Hambali, Hanafi dan Maliki serta Shiah Zaidiyah diakui dan pelaksanaan syariat-syariatnya dilindungi oleh UU.

2.    Konstitusi
Hukum tertinggi adalah Konstitusi Republik Islam Iran yang disahkan pertama kali oleh Majelis Ahli tanggal 15 November 1979 dan diamandemen pada Juli 1989.

3.    Lembaga Eksekutif
Kepala pemerintahan dijabat seorang Presiden yang dipilih secara langsung oleh rakyat untuk masa jabatan 4 tahun, dapat dapat dipilih kembali maksimal satu kali. Presiden dibantu oleh 9 orang wakil presiden yang membidangi tugas masing-masing serta 21 menteri anggota kabinet. Sistem pemerintahan Iran menganut sistem presidensiil dan parlementer, di mana anggota kabinet ditunjuk/diangkat oleh Presiden tetapi harus mendapat persetujuan dari Majelis serta bertanggungjawab kepada Presiden dan Majelis.

Presiden harus bertanggungjawab kepada rakyat, Leader dan Parlemen (Majelis). Jika Presiden berhalangan selama dua bulan lebih, maka Wakil Presiden I akan menjalankan fungsi pemerintahan atas persetujuan Leader. Secara administratif, Iran terbagi menjadi 28 Propinsi dan 114 tingkat kabupaten. Setiap Propinsi dipimpin seorang Gubernur Jenderal sedangkan kabupaten/kotamadya dipimpin Gubernur. Sejak terbentuknya Islamic Council tingkat Daerah (DPRD) hasil Pemilu Februari 1999 pengangkatan para Gubernur Jenderal dan Gubernur didilakukan oleh DPRD.

4.    Lembaga Legislatif
Parlemen Iran (Majelis-e Syura-e Islami) merupakan lembaga legislatif yang beranggotakan 290 orang. Anggota Majelis dipilih melalui Pemilu setiap 4 tahun sekali dengan sistem distrik. Setiap 10 tahun rasio anggota Majelis ditinjau kembali sesuai dengan jumlah penduduk. Parlemen saat ini merupakan hasil pemilu tahun 2008. Ketua Parlemen saat ini adalah Ali Larijani.

Majelis secara tidak langsung dapat menjatuhkan Presiden dan menteri-menteri Kabinet melalui mosi tidak percaya. Hearing terhadap menteri diajukan sekurangnya oleh 10 anggota dan menteri yang bersangkutan mengeluarkan mosi tidak percaya kepada Presiden, hasil sidang disampaikan kepada Leader untuk memecat Presiden.

5.    Lembaga Judikatif
Kekuasaan tertinggi lembaga peradilan dijabat oleh Ketua Justisi yang diangkat langsung oleh Leader untuk masa jabatan 5 tahun. Ia haruslah seorang Ulama Ahli Fiqih (Mujtahid).

Ketua Lembaga Judikatif (Chief of Judiciary) saat ini adalah Ayatollah Hashemi Shahroudi. Fungsi utamanya adalah mengangkat dan memberhentikan ketua dan anggota Mahkamah Agung dan Jaksa Agung serta menyusun RUU. Ia juga mengusulkan calon Menteri Kehakiman kepada Presiden. Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan lembaga-lembaga Judikatif, sementara Kementerian Kehakiman mengatur koordinasi antara lembaga judikatif dan lembaga-lembaga Eksekutif dan Legislatif serta bertugas di bidang organisasi pemerintahan dan anggaran.

Sistem peradilan Iran mempunyai dua bentuk yaitu peradilan umum dan khusus. Peradilan umum meliputi Pengadilan Tinggi Pidana, Pengadilan Rendah Pidana, Pengadilan Tinggi Perdata, Pengadilan Rendah Perdata dan Pengadilan Perdata Khusus. Sedangkan Pengadilan Khusus terdiri dari Pengadilan Revolusi Islam, Pengadilan Khusus Ulama dan Pengadilan Pers.

Sesuai dengan Konstitusi terdapat beberapa institusi lain yang berada di bawah Lembaga Judikatif seperti Peradilan Militer yang merupakan bagian dari Lembaga Peradilan yang menangani kasus-kasus pidana yang melibatkan anggota Angkatan Bersenjata, Polisi dan Pasdaran; Peradilan Tinggi Administrasi yang menangani kasus-kasus yang terkait dengan administrasi pemerintah; dan Kepala Inspektur Negara yang bertugas mengawasi kinerja kementerian.

Lembaga Tinggi Negara Lainnya:

Majelis Ahli
Kedudukan Majelis Ahli diatur dalam Konstitusi dan keanggotaannya ditetapkan melalui Pemilu setiap 8 tahun. Majelis Ahli saat ini adalah hasil pemilihan pada bulan Desember 2006 dan diketuai oleh Hashemi Rafsanjani dengan 86 orang anggota.

Fungsi Majelis Ahli adalah memilih Rahbar (Leader), mengawasi dan memberhentikannya. Leader berfungsi sebagai pemimpin politik sekaligus pemimpin agama yang memang konsep Imam Khomeini. Di Iran masalah agama tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan politik.

Sekalipun kewenangan Leader nampak absolut, namun sesuai Konstitusi, kedudukan Leader sama dengan warga negara biasa lainnya (tidak kebal hukum). Leader juga senantiasa menerima kunjungan semua kepala negara atau perdana menteri asing yang sedang berkunjung ke Tehran.

Leader pertama adalah Ayatollah Khomeini yang merupakan Pemimpin Revolusi dan Pendiri Negara Republik Islam Iran dan konseptor Velayat-e Faqih. Setelah meninggalnya Khomeini pada 1989, Majelis Ahli memilih Ayatollah Seyyed Ali Khomenei.

Dewan Pengawas Konstitusi
Guna menjamin kesesuaian setiap RUU dengan Konstitusi (Shura-e Negahban-e Qanun-e Assassi) yang beranggotakan 12 orang (6 ahli hukum agama yang ditunjuk oleh Leader dan 6 ahli dari berbagai disiplin ilmu hukum umum yang dipilih oleh Majelis). Masa jabatan 6 tahun dan setiap 3 tahun diadakan pemilihan bagi 6 orang anggotanya.
Kekuasaan Dewan Pengawas Konstitusi meliputi mengesahkan UU yang dibuat Majelis, menafsirkan Konstitusi dan bertindak sebagai badan yang melitsus semua calon anggota Majelis Ahli, Presiden, Majelis, dan referendum.

Dewan Kebijaksanaan Nasional
Dewan Kebijaksanaan Nasional (Majma-e Mashlahat-e Nezam) merupakan Dewan yang bertugas untuk menengahi perbedaan antara Majelis dengan Dewan Pengawasan. Namun dalam prakteknya, Dewan ini telah diberi tugas oleh Leader untuk membahas isu lainnya yang penting seperti RAPBN,Repelita dan Kawasan Perdagangan Bebas. Jumlah anggota Dewan ini sebanyak 25 orang yang dipilih oleh Leader.

Dewan Keamanan Nasional
Sesuai dengan Konstitusi, Presiden juga merangkap sebagai Ketua Dewan Keamanan Nasional. Dewan ini berwenang membuat kebijakan pertahanan nasional sesuai dengan yang telah digariskan oleh Leader, mengkoordinasikan kegiatan politik, intelijen, sosial budaya dan ekonomi yang terkait dengan kebijakan keamanan nasional, serta mengkaji sumber-sumber materi dan non materi dalam menghadapi ancaman dari dalam maupun luar negeri. Anggota Dewan terdiri dari para pimpinan Legislatif, Eksekutif dan Judikatif, Kepala Staf AB, Pejabat Badan Perencanaan dan Anggaran Negara, dua Wakil yang ditunjuk Leader, Menlu, Mendagri, Menteri Intelijen dan sejumlah menteri terkait.

6.    Partai Politik dan Interest Groups
Konstitusi Iran memberikan kebebasan adanya partai-partai politik, namun dalam kenyataannya pernah dihapuskan pada masa Imam Khomeini pada 1989 dengan alasan telah menyebabkan perpecahan di kalangan keluarga besar Revolusi.
Orsospol terbagi kedalam koalisi parpol right wing (garis keras), left wing (konservatif/reformis) dan independen.

Adapun orsospol yang dikenal secara umum, yakni:
The Coalition of Harmonious Croup yang dimotori Jame-e Ruhaniat-e Mubarez/JRM (the Society of Combatant Clergy), sebuah kelompok mullah garis keras (right wing) didirikan pada 1979.
The Coordinating Council of the May 23 Front (tanggal kemenangan Khatami pada Pemilu Presiden 23 Mei 1997) yang dimotori Majma Ruhaniyat-e Mobarez/MRM (the Assembly of Combatant Clerics), sebuah kelompok mullah konservatif (left wing) yang didirikan pada 1988.

Independence Group yang tidak mempunyai persamaan pandangan terhadap dua kelompok di atas yakni the Moderation & Development Front (MDF), Green Party (GP) dan perorangan.
Selain kelompok-kelompok di atas, terdapat pula kelompok yang dikenal sebagai Ansar-e Hizbullah yang merupakan pembela setia Republik Islam.

 Sebaliknya, kelompok oposisi bersenjata yang pernah ada, seperti “Mojahedin-e Khalq Organization” (MKO), People’s Fedayeen, dan Democratic Party of Iranian Kurdistan, kini sudah sangat lemah dan tidak lagi mempunyai kemampuan untuk “mengganggu” pemerintah.

K.    Sistem Pemerintahan Meksiko
          Meksiko adalah sebuah negara yang menganut sistem pemerintahan republik federal. Negara meksiko menggunakan bahasa Spanyol sebagai bahasa resminya. Meksiko merupakan salah satu negara yang memiliki penduduk terpadat di dunia. Meksiko merupakan negara yang penduduknya terpadat ke dua setelah Brazil di Amerika Latin. Tingkat pertumbuhan penduduk meksiko untuk tahun 2010 adalah 1,118%. Sekitar 76% penduduknya tinggal di perkotaan. Tercatat tahun 2009, Tenaga kerja di Meksiko mencapai 44,5 juta orang yang mana 13,7% bekerja di sektor Pertanian, 23,4% industri dan 62,2% di sektor jasa. Bank dunia menggolongkan meksiko sebagai negara menengah ke atas (upper-middle countries). Ekonomi Meksiko pada tahun 2009 mengalami resesi terdalam sejak 1930-an.

Meksiko telah membuat langkah besar dalam meningkatkan akses ke pendidikan dan tingkat melek selama beberapa dekade terakhir. Menurut sebuah laporan Bank Dunia 2006, Jumlah rata-rata usia pendidikan untuk penduduk 15 tahun ke atas adalah sekitar 8 tahun selama tahun ajaran 2004-2005, yang merupakan peningkatan dibandingkan dengan satu dekade sebelumnya yang ketika itu  rata-rata usia pendidikan untuk penduduk 15 tahun ke atas adalah 6,8 tahun .
Meksiko memiliki sumber daya alam seperti minyak, perak, tembaga, emas, timah, seng, gas alam, dan kayu. Dari sektor pertanian, Meksiko memproduksi produk – produk seperti jagung, gandum, kedelai, beras, kacang, kapas, kopi, buah, tomat, daging sapi, unggas, produk susu, produk kayu yang man sektor pertanian ini memberi sumbangan 4% terhadap PDB. Kemudian Industri (31% dari PDB): Jenis - makanan dan minuman, tembakau, bahan kimia, besi dan pakaian baja, minyak bumi, pertambangan, tekstil, kendaraan bermotor, barang-barang konsumen dan Jasa (64% dari PDB): Jenis - commerce dan pariwisata, jasa keuangan, transportasi dan komunikasi.

Meksiko memiliki angka inflasi yang tidak cukup besar. Tercatat  tahun 2005 sebesar 3,3%, tahun 2006 sebesar 3,4%, tahun 2007 ; 3,8%, tahun 2008 ; 6,5 %, tahun 2009 ; 3,57%, dan 4,6% tahun 2010.  Inflasi yang cukup besar terjadi di tahun 2008 di Meksiko, hal ini disebabkan krisis yang melanda Amerika serikat pada tahun itu. Amerika serikat merupakan negara tujuan utama ekspor meksiko.

1. PEMERINTAHAN
           Konstitusi 1917 memberikan sebuah republik federal dengan kekuasaan dipisahkan menjadi eksekutif independen, legislatif, dan yudikatif. Secara historis, eksekutif telah menjadi cabang dominan, dengan kekuasaan dipegang oleh presiden, yang Mengumumkan dan mengeksekusi hukum Kongres. Kongres telah memainkan peran yang semakin penting sejak tahun 1997, ketika partai-partai oposisi pertama membuat keuntungan besar. Presiden juga melegalkan oleh keputusan eksekutif di bidang ekonomi dan keuangan tertentu, dengan menggunakan kekuasaan yang dilimpahkan oleh Kongres. Presiden dipilih oleh hak pilih universal orang dewasa untuk jangka waktu 6 tahun dan mungkin tidak memegang jabatan kedua kalinya. Tidak ada wakil presiden, dalam hal pemindahan atau kematian presiden, presiden sementara dipilih oleh Kongres.

Kongres terdiri dari Senat dan Chamber of Deputies'. Senator dipilih untuk 6-tahun istilah, dan deputi melayani 3-tahun. 128 kursi Senat diisi oleh campuran perwakilan langsung-pemilu dan proporsional. Di majelis rendah, 300 wakil secara langsung dipilih untuk mewakili distrik anggota tunggal, dan 200 yang dipilih oleh suatu bentuk modifikasi dari representasi proporsional dari lima daerah pemilihan.. Para 200 kursi perwakilan proporsional diciptakan untuk membantu partai-partai kecil mendapatkan akses ke Kamar.

Peradilan ini dibagi ke dalam sistem pengadilan federal dan negara, dengan pengadilan-pengadilan federal memiliki yurisdiksi atas kasus-kasus sipil dan beberapa kejahatan yang paling utama. Menurut konstitusi, percobaan dan hukuman harus diselesaikan dalam waktu 12 bulan penangkapan untuk kejahatan yang akan membawa setidaknya hukuman 2-tahun. In practice, the judicial system often does not meet this requirement. Dalam prakteknya, sistem peradilan sering tidak memenuhi persyaratan ini. Terdakwa memiliki hak untuk nasihat, dan pembela umum yang tersedia. Hak-hak lainnya termasuk pertahanan terhadap memberatkan diri sendiri, hak untuk menghadapi penuduh seseorang, dan hak untuk pengadilan public. Hakim Mahkamah Agung diangkat oleh presiden dan disetujui oleh Senat.

2. KONDISI POLITIK.
            Presiden Felipe Calderon dari PAN terpilih pada tahun 2006 dalam perlombaan yang sangat ketat, dengan margin kurang dari 1% jumlah suaranya memisahkan dari yang Andres Manuel Lopez Obrador ("AMLO") Revolusi kiri-tengah Partai Demokrat (PRD). AMLO diperebutkan hasil pemilu, menuduh bahwa itu dirusak oleh kecurangan yang meluas. Pengadilan federal Pemilihan Meksiko, sementara mengakui adanya penyimpangan acak-terdistribusi, menolak tuduhan penipuan AMLO yang luas dan menjunjung kemenangan Calderon pada tanggal 5 September 2006.

Partai Aksi Nasional Presiden Calderon saat ini adalah partai terbesar di Senat namun kehilangan mayoritas di Kamar Deputi pada pemilu Juli 2009. PRI memperoleh mayoritas de facto (melalui aliansi dengan pihak lain) pada mereka pemilu di mana setiap Chamber of Deputies kursi itu untuk suara. Meskipun PRI tidak mengontrol kepresidenan atau mayoritas di Senat, ia tetap menjadi kekuatan yang signifikan dalam politik Meksiko, memegang atau setelah baru-baru telah terpilih untuk 19 dari 31 gubernur dan sering memainkan peran penting dalam membentuk koalisi di Kongres. Pemilu nasional berikutnya - untuk presiden, semua 128 kursi di Senat, dan semua 500 kursi di Kamar Deputi - akan berlangsung pada bulan Juli 2012. Pada tahun 2010, pemilihan diadakan di 14 dari 31 negara Meksiko. PRI memenangkan sembilan dari 12 gubernur untuk pemilihan, sementara aliansi kenyamanan antara PAN, PRD, dan partai kecil di tiga negara menunjukkan bahwa PRI bisa dikalahkan.

2 komentar: